Bogor -NNE.COM

Dalam Dua pekan terakhir ini, suasana di lingkungan Pemkab.Bogor terasa mendung meskipun surya tetap setia menyinari Bumi Tegar Beriman ini. Suasana mendung tersebut diikuti dengan keadaan mencekam dan menakutkan, bagaikan petir menyambar disiang bolong.

Operasi senyap yang dilakukan KPK berhasil memasuki ruang kantor beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus melakukan penggeledahan di kantor Badan Pendapatan Daerah(BAPENDA)dan menemukan sejumlah uang(Rp1,5M).

Uang tersebut disita sebagai barang bukti serta setumpuk berkas dalam hasil Operasi tangkap tangan ( OTT). Itulah sebenarnya yang tepat sebutannya, namun hal ini buru buru dibantah pihak Pemkab lewat Sekretaris Daerah, H. Ajat Rochmat Jatnika, dan hal yang serupa juga di katakan dari pihak KPK. 

Adanya dugaan terkait korupsi yang melibatkan pejabat penting di lingkungan Pemkab Bogor, namun KPK membantah melakukan operasi di kantor Bapenda bukanlah OTT, sehingga menimbulkan beragam persepsi di dunia maya.

Pemerhati sosial dan pembangunan, Johnner Simanjuntak menuding adanya upaya sandiwara.

" Sudah jelas- jelas peristiwanya saat itu nyata, kok masih bisa dibilang bukan OTT, lalu apa sebenarnya?", ujarnya, Sabtu (29/08/2026).

Lanjut Johnner, tidak cukup hanya menggeledahan di kantor Badapenda, selanjutnya dalam tempo satu minggu kemudian, KPK juga melakukan menggeledahan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan ( Disdik) yang dibagian pelaksana pengadaan barang dan jasa yang sarat denga Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), KPK menyita beberapa Koper yang berisikan dokumen dari ke dua kantor tersebut. 

Johnner sendiri jauh sebelumnya pernah menyampaikan pandangan dan dimuat di media ini dengan judul Duet kepemimpinan Rudy-Jaro sebuah penantian.

Ada harapan, ada program untuk menjadikan Kab.Bogor maju, gemilang dan istimewa tapi terkait potensi akan terjadinya korupsi seharusnua jangan diabaikan.

" Disinilah kelalaian bupati, terlena hanya menampiljan gemerlapnya pembangunan, tapi teledor dalam mengantisipasi terjadinya korupsi. Harusnya, belajar dari beberapa waktu lalu dimana KPK berhasil menangkap seseorang yang mengaku petugas KPK meminta sejumlah uang di wilayah Kab. Bogor yang diserahkan oleh pejabat Disdik", pungkasnya. 

Masih menurut Johnner, sangat sayang sekali, lagi lagi dalam peristiwa ini belum ada seorangpun pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga  membuat masyarakat bertanya tanya, katanya.

" Kita dukung KPK agar tidak berhenti melakukan operasi senyap ke instansi lain, sebab tidak tertutup kemungkinan masih banyak yang melakukan korupsi pada masa lalu, misalnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan lainnya." tegasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menetapkan tersangkanya.

Hal ini diharapkan masyarakat agar segera ditetapkan siapa siapa saja yang terlibat  dalam kasus dugaan korupsi ini. (Red).